JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengalokasikan dana untuk subsidi angkutan perintis dan public service obligation (PSO) di seluruh moda transportasi sebesar Rp12,2 triliun. Juru Bicara Kemenhub Adita Irawati mengatakan, alokasi anggaran tersebut naik dibandingkan dengan tahun lalu. Pada 2023, total alokasi anggaran subsidi perintis dan PSO di semua moda sebesar Rp9,1 triliun.
Adita menuturkan, Kemenhub berkomitmen menghadirkan layanan transportasi publik dengan tarif yang terjangkau melalui program subsidi perintis dan PSO angkutan kelas ekonomi. Program ini diharapkan dapat mendorong pemerataan pembangunan. “Dengan adanya subsidi dan PSO, tarif yang dibayarkan penumpang menjadi lebih terjangkau. Karena sebagian biaya operasional dari operator transportasi telah dibayarkan oleh pemerintah,” kata Adita dalam keterangan resminya, Minggu (28/1/2024).
Adapun, program subsidi dan PSO yang dilakukan hingga saat ini pada sektor darat yaitu keperintisan angkutan jalan di 332 trayek, layanan perintis angkutan barang di 6 lintasan, subsidi angkutan antar moda kawasan pariwisata di 11 wilayah dan 34 trayek. Kemenhub juga memberikan subsidi angkutan perkotaan atau Buy The Service (BTS) di 11 kota serta subsidi penyeberangan perintis di 274 lintasan, dan long distance ferry di 2 lintasan.
Kemudian di sektor laut, Kemenhub menyediakan subsidi kapal perintis di 116 trayek, penyelenggaraan kapal barang tol laut di 39 trayek, subsidi kapal ternak di 6 trayek, subsidi kapal rede di 16 trayek, serta PSO kapal kelas ekonomi di 26 trayek.
Selanjutnya, pada sektor udara terdapat subsidi angkutan udara perintis penumpang di 220 rute, layanan angkutan udara perintis kargo di 41 rute, dan subsidi BBM kargo sebanyak 1.323 drum. Adapun, pada sektor perkeretaapian, Kemenhub memberikan subsidi layanan kereta api perintis di 5 wilayah, yakni Jawa Tengah, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, dan Aceh.
Selain itu, Kemenhub juga memberikan PSO kereta kelas ekonomi untuk perjalanan KA Jarak Jauh, KA Jarak Sedang, KA Lebaran, KA Jarak Dekat, KRD, KRL Jabodetabek, dan KRL Yogyakarta. Adita mengatakan, masih banyak daerah di Indonesia yang membutuhkan dukungan layanan transportasi publik yang terjangkau, untuk membuka keterisolasian wilayah dan melancarkan pergerakan penumpang maupun logistik.
“Selain memperkuat konektivitas, manfaat lainnya yaitu untuk meningkatkan taraf hidup dan daya beli masyarakat, menjaga kestabilan ekonomi dan mengurangi disparitas harga barang/logistik antar wilayah,” ujarnya.
Adita berharap ke depannya semakin banyak daerah yang tadinya dilayani angkutan perintis bisa naik kelas menjadi komersial. Sehingga alokasi anggaran subsidinya bisa dialihkan ke daerah lain yang lebih membutuhkan.
